REALITAS.CO.ID – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Gorontalo menyoroti sejumlah program daerah yang dinilai mandek dan tidak berjalan optimal. Kondisi ini disebut terjadi akibat lemahnya koordinasi serta komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua GRIB Jaya Kabupaten Gorontalo, Ais Rahmola, menyampaikan kritik keras terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo yang dianggap tidak mampu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan aspirasi rakyat secara efektif.
> “Kalau memang Sekda tidak mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dalam menggerakkan kepentingan rakyat, lebih baik mundur saja,” tegas Ais, Senin (3/11/2026).
Menurut Ais, Sekda seharusnya menjadi motor penggerak dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pihaknya menilai fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menambahkan, berdasarkan pantauan GRIB Jaya, banyak program daerah yang mandek tanpa alasan jelas, di antaranya:
1. OPD dinilai terlalu kaku dalam mengambil kebijakan program kerakyatan. Beberapa program rakyat tertunda tanpa kejelasan alasan dan solusi, termasuk di sektor infrastruktur, pertanian, ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan.
2. KUPPAS APBD Induk 2026 hingga kini belum jelas, termasuk apakah mampu mengakomodir program yang tertunda dan bagaimana kebijakan efisiensi pemerintah daerah.
3. Aspirasi rakyat tidak tersampaikan ke pimpinan daerah karena lemahnya jalur komunikasi antar OPD.
4. Rumor pemotongan TPP ASN tahun depan yang beredar di kalangan pegawai juga belum diklarifikasi dengan tegas oleh pemerintah daerah.
5. Minimnya solusi terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi.
Ais menilai, situasi tersebut menunjukkan adanya hambatan koordinasi di tingkat Sekda yang berdampak langsung pada lambatnya realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.
> “Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati segera mengevaluasi kinerja Sekda Kabupaten Gorontalo demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ais menegaskan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, GRIB Jaya siap menggelar aksi turun ke lapangan sebagai bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat.
> “Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada langkah tegas dari pimpinan daerah, GRIB Jaya akan melakukan aksi nyata,” tandasnya.
GRIB Jaya menegaskan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan garda terdepan dalam memastikan seluruh kebijakan dan aspirasi rakyat berjalan sebagaimana mestinya.
