REALITAS.CO.ID – Aktivis Gorontalo, Frengkymax Kadir, kembali mengguncang Gedung DPRD Provinsi Gorontalo dengan kritik tajam terhadap Badan Kehormatan (BK) yang dinilainya telah kehilangan independensi dan integritas moral dalam menegakkan disiplin serta etika di tubuh lembaga legislatif tersebut.
Dalam pernyataannya di hadapan sejumlah awak media, Frengkymax menuding BK DPRD telah berubah fungsi dari penjaga moral menjadi lembaga yang justru melindungi kepentingan politik tertentu.
“BK sekarang bukan lagi Badan Kehormatan, tapi sudah jadi Badan Kenyamanan. Lembaga yang seharusnya jadi benteng moral DPRD malah lamban dan ambigu menangani pelanggaran etik. Ada yang ditangani cepat, ada yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan,” tegas Frengkymax lantang.
Ia mencontohkan, penanganan kasus anggota DPRD Wahyu Moridu yang bisa diputus hanya dalam dua hari, berbeda jauh dengan kasus lain seperti dugaan pelanggaran sumpah jabatan, kolusi di Komisi III, dugaan suap terhadap Ketua DPRD Thomas Mopili, hingga kasus Mustafa Yasin yang tak kunjung diproses tuntas.
“Ini bukti BK tidak konsisten dan bisa jadi tidak independen,” tambahnya.
Aktivis yang dikenal vokal dalam isu antikorupsi itu juga menyoroti kemungkinan adanya kongkalikong dan kompromi politik di balik lambannya penanganan kasus-kasus yang melibatkan figur penting di DPRD.
“Bukan tidak mungkin mereka lebih sibuk urus perjalanan dinas ketimbang tanggung jawab moral ke rakyat. Rakyat menunggu keadilan, tapi mereka malah jalan-jalan pakai uang negara,” sindir Frengkymax.
Menurutnya, BK DPRD telah gagal menjaga marwah lembaga legislatif. Fungsi etis yang seharusnya mengawasi dan menindak pelanggaran justru berubah menjadi tameng politik bagi segelintir anggota dewan.
Tak hanya menyampaikan kritik, Frengkymax bersama sejumlah massa aksi juga mendatangi Gedung DPRD Provinsi Gorontalo untuk menuntut transparansi kinerja BK serta mendesak penyelesaian kasus-kasus lama yang mandek.
Situasi sempat memanas ketika Frengkymax dan kelompoknya mengancam akan membongkar ruangan BK jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi terkait progres penanganan kasus dugaan pelanggaran etik.
“Kalau BK tidak becus, maka publik yang turun tangan. Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat. Kami siap bongkar ruangan BK kalau perlu,” ujarnya dengan nada tinggi di depan gedung DPRD.
Aksi tersebut menjadi sorotan publik dan menambah tekanan terhadap pimpinan DPRD serta anggota BK yang selama ini memilih bungkam. Sejumlah pengamat menilai, kritik Frengkymax memiliki dasar kuat karena menunjukkan krisis akuntabilitas dan lemahnya integritas kelembagaan di DPRD Gorontalo.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Provinsi Gorontalo maupun BK DPRD belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.
Dalam penutup orasinya, Frengkymax menyampaikan pesan keras:
“Kalau lembaga yang seharusnya bermartabat justru menutupi kesalahan, rakyat Gorontalo harus berani bersuara. Diam terhadap ketidakadilan sama saja melanggengkan kebusukan moral di pemerintahan,”
Aksi Frengkymax Kadir kali ini tidak hanya menggugat kinerja Badan Kehormatan, tetapi juga menjadi refleksi atas buruknya sistem pengawasan internal DPRD Provinsi Gorontalo. Pertanyaan besar kini muncul: Apakah BK masih pantas disebut Badan Kehormatan?
